Tahun Pengaspalan Waktu Berlanjutnya Penanganan Jalan
Kepala DBMPR Prov. Jabar, Bambang Tirtoyuliono, memaparkan perkembangan terkini dari penanganan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah dalam Rapat Pimpinan Gubernur, Rabu (10/5/2023) di Gedung Sate. Meski kemantapan jalan belum mencapai 100%, namun usaha DBMPR Prov. Jabar dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai cara.
"Tahun 2023 – 2024 kami fokuskan sebagai Tahun Pengaspalan," ungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu. Ya, menjelang akhir masa kepemimpinannya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini ingin menepati janjinya pada warga Jabar untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar kembali mantap dan mulus.
MENJADI provinsi terbesar kedua di Indonesia serta sasaran investasi dalam dan luar negeri tertinggi, aspek infrastruktur sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Sebab, jalan yang mulus dan mantap akan memudahkan mobilitas warga, barang, dan jasa, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tentu untuk mewujudkan jalan mantap dan mulus bukanlah perkara mudah. Terlebih, total panjang jalan provinsi di Jabar mencapai 2.362,183 km yang tersebar di beberapa wilayah. Namun, komitmen itu sudah mulai diwujudkan melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Prov. Jabar) sebagai penanggung jawab infrastruktur jalan dan jembatan.
Untuk itu, Kepala DBMPR Prov. Jabar, Bambang Tirtoyuliono, memaparkan perkembangan terkini dari penanganan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah dalam Rapat Pimpinan Gubernur, Rabu (10/5/2023) di Gedung Sate. Meski kemantapan jalan belum mencapai 100%, namun usaha DBMPR Prov. Jabar dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai cara.
Ada tiga paparan utama yang disampaikan Bambang, yaitu penanganan jalan mulus tahun 2023, usulan penanganan jalan tahun 2024 serta perkembangan jalan khusus tambang.
"Jalan di wilayah Jabar terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional sepanjang 1.782,65 km memiliki kemantapan jalan 97,64%; jalan provinsi sepanjang 2.362,183 km dengan kemantapan jalan 82,79%; serta jalan kabupaten/kota sepanjang 24.302,15 km dengan kemantapan jalan 80,96%," ungkapnya.
Bambang melanjutkan, penanganan jalan dan jembatan di Jabar selalu mengalami peningkatan dari segi jumlah ruas jalan dan jembatan yang diperbaiki maupun anggaran yang digunakan. Hanya pada tahun 2020, anggaran perbaikan jalan dan jembatan menyusut lebih dari dua pertiganya akibat pandemi Covid-19. Tilik saja.
Pada tahun 2019, anggaran perbaikan dikucurkan sebesar Rp 517,4 miliar. Namun tahun 2020, anggaran penanganan jalan dan jembatan menurun hanya sebesar Rp 128,5 miliar. Lalu tahun 2021, anggaran penanganan jalan dan jembatan dinaikkan hingga menyentuh angka Rp 380,5 miliar seiring membaiknya penanganan Covid-19.
Tahun 2022, anggaran penanganan jalan dan jembatan kembali meningkat sebesar Rp 524,5 miliar. Terakhir tahun 2023, anggaran penanganan jalan dan jembatan menyentuh angka Rp 764,3 miliar. Ini demi memenuhi janji Tahun Pengaspalan dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Salah satu penanganan jalan dan jembatan yang kami lakukan adalah pengerjaan dan penyelesaian paket-paket pekerjaan yang sudah berkontrak di tahun 2023. Ada 69 paket konstruksi sepanjang 354,586 km, yang tersebar di 71 ruas jalan di Jabar," kata Bambang.
Menurut Bambang, selain menggencarkan Operasi Sapu Lobang untuk kegiatan pemeliharaan rutin sejak Januari 2023, DBMPR Prov. Jabar pun menyiasati penanganan jalan menjelang dan sesudah masa arus mudik dan balik Lebaran 2023, tepatnya H-10 dan H+10 Lebaran.
"Untuk realisasinya, sudah ada paket pekerjaan yang selesai ditangani di H-10. Rinciannya sebanyak 26 paket di 27 ruas jalan sepanjang 64,092 km. Kemudian untuk akselerasi, di H-10 Lebaran, kami selesai melakukan pelapisan ulang (overlay) hotmix AC-WC, AC BC, serta penambalan sementara dengan hotmix dan agregat untuk menutup lubang pada kondisi jalan yang kurang baik. Untuk akselerasi ini kami selesaikan penanganan jalan sepanjang 130,579 km. Sementara untuk penyelesaiannya, kami memulai lagi pekerjaan pada H+10 Lebaran per tanggal 2 Mei 2023. Perkerjaan ditargetkan selesai bulan Juli 2023 untuk sisa penanganan 43 paket pekerjaan di 44 ruas jalan sepanjang 224,007 km," jelas Bambang.
Adapun dari posisi kemantapan jalan sebesar 82,79% di tahun 2022, maka DBMPR Prov. Jabar menargetkan ada kenaikan persentase kemantapan jalan di akhir Desember 2023 menjadi 83,84%. Hal ini sekaligus merupakan usulan utama guna melanjutkan Tahun Pengaspalan di Jabar untuk tahun 2024 mendatang.
Terkait hal itu, ada beberapa strategi yang dilakukan DBMPR Prov. Jabar untuk mencapai target kemantapan jalan. Pertama, melakukan pemeliharaan rutin sepanjang 2.362,183 km dengan kebutuhan anggaran per tahun sebesar Rp 240 miliar. Kemudian, melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 575,558 km dengan kebutuhan anggaran Rp 1,522 triliun. Terakhir, melakukan pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 319,564 km dengan kebutuhan anggaran Rp 1,956 triliun. Pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan memang lebih besar anggarannya, lantaran kondisi jalan yang ditangani lebih parah kerusakannya.
Sementara menyangkut penanganan jembatan, DBMPR Prov. Jabar mencatat ada 1.295 jembatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penanganan jembatan itu dibagi dalam sejumlah kegiatan.
Pertama, pemeliharaan rutin 1.295 jembatan sepanjang 16.485 m dengan anggaran sebesar Rp 16,06 miliar per tahun. Kedua, rehabilitasi 3 jembatan dengan anggaran Rp 90,7 miliar. Ketiga, pembangunan 1 unit jembatan untuk akses ke Masjid Raya Al Jabbar dengan anggaran Rp 26,5 miliar. Keempat, pembangunan 1 unit Fly Over (FO) dengan anggaran Rp 200 miliar. Terakhir, penggantian 31 unit jembatan dengan anggaran Rp 202 miliar.
Perkembangan Jalan Tambang
SELAIN memaparkan penanganan jalan dan jembatan provinsi di tahun 2023 dan tahun selanjutnya, DBMPR Prov. Jabar pun membahas perkembangan rencana pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor. Sebagaimana banyak dikeluhkan warga sekitar selama ini, pemakaian jalan di seputaran Kabupaten Bogor cepat rusak akibat sering dilewati truk-truk bertonase tinggi yang menuju atau berasal dari area pertambangan pasir.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, DBMPR Prov. Jabar menjalin kerja sama dengan pihak swasta merencanakan pembangunan jalan khusus tambang sejak jauh-jauh hari. Kerja sama juga dilakukan dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjadi pelaku penambangan di wilayah tersebut. Jalan khusus tambang ini akan menjadi akses spesial buat keperluan pertambangan dan bakal berbayar ketika kelak digunakan.
Pada paparannya, Bambang menyampaikan perkembangan rencana pembangunan jalan tambang itu. Pembebasan lahan telah berjalan 90% dan proses land clearing-nya mencapai 80%. Masalah perizinan PKKPR sudah selesai, tinggal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih menunggu perubahan Design Engineering Detail (DED). Lalu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah ada Rp 80 miliar untuk PM dan PT JS. Prosesnya saat ini masih menunggu Pergub untuk penugasannya.
"Ada tiga usulan trase jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor, yaitu dari DED DBMPR Prov. Jabar 2022, usulan investor swasta dengan akses interchange (IC) Rumpin, dan usulan investor swasta dengan pembukaan tol baru," ujar Bambang.
Mengingat jalan khusus tambang nantinya akan berbayar, pada kesempatan itu Bambang turut menjabarkan perhitungan volume lalu lintas dengan sejumlah asumsi. Pertama, perhitungan berdasarkan produksi tambang. Kedua, setiap kendaraan/truk membawa 20 ton material tambang. Ketiga, semua kendaraan menggunakan jalan khusus tambang. Keempat, produksi tambang tiap hari sama. Kelima, rata-rata jumlah kendaraan pembawa hasil tambang sebanyak 1.670 kendaraan per hari (satu arah).
"Perhitungan pendapatan dari jalan khusus tambang menghasilkan asumsi untuk perhitungan tarif awal di angka Rp 125.000/truk, dengan asumsi truk yang melintas dalam sehari 1.670 truk (untuk dua arah menjadi 2 x 1.670 = 3.340 truk/hari). Hari operasionalnya 30 hari dalam 12 bulan, dengan kenaikan tarif 10% per lima tahun dan kenaikan traffic sebesar 5% per tahun," tukas Bambang.
Jalan khusus tambang direncanakan berbayar mengingat penggunaan jalan ini cukup berat dan dikhususkan dilintasi kendaraan-kendaraan bertonase tinggi. Pengerjaannya pun bekerja sama dengan pihak swasta, karena total investasi untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan lumayan besar. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam pengerjaan jalan khusus tambang antara lain biaya proyek, konstruksi jalan dan jembatan segmen I, lahan segmen I, konstruksi jalan segmen II, lahan segmen II, overpass, interchange, dan kebutuhan lahan. Kemudian, SDM serta biaya pemeliharaan dan operasional jalan khusus tambang.
Sebelum mengakhiri paparannya, Bambang menjelaskan evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2023. "Sebanyak 675 laporan masuk dari 45 posko yang kami sebar. Rata-rata masuk satu laporan/hari di satu posko. Evaluasinya adalah mudik tahun 2023 berjalan relatif aman dan lancar, keluhan masyarakat minim, bencana alam bisa ditangani dalam kurun waktu 2 jam, serta penanganan kerusakan jalan dengan agregat dan cold mix. Laporan bencana alam di antaranya pohon tumbang, jalan amblas, longsor akibat hujan deras dan banjir, dan adanya genangan air," ucap Bambang menandaskan. (DK)