KDM INSTRUKSIKAN
PEMBANGUNAN TROTOAR ESTETIK DI JABAR, GANTI ISTILAH SHELTER MENJADI "PANGIUHAN"
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,
menekankan percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak sekadar fungsional,
tetapi juga berkualitas dan estetik. Untuk itu, ia memberi instruksi tegas soal
tender, koordinasi lintas dinas, serta efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan gubernur yang
akrab dipanggil KDM tersebut dalam acara pertemuan di lingkungan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang diikuti jajaran pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), Kamis 26/03/2026 di Lembur Pakuan Subang.
Dalam forum yang digelar seusai Lebaran beberapa hari lalu tersebut, arah
pembangunan daerah menjadi topik utama yang dibahas secara mendalam.
Kepada sejumlah dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang/PU, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ia menyampaikan dorongan agar kinerja ditingkatkan.
Harapan masyarakat terhadap kemajuan Jawa Barat, menurutnya, harus dijawab dengan kerja nyata yang optimal. Dalam pembahasan terkait proyek pembangunan, KDM memberikan arahan tegas mengenai kualitas tender. Ia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang sebelumnya menghasilkan pekerjaan dengan mutu rendah tidak layak kembali mendapatkan proyek serupa di masa mendatang.
Selain soal kualitas, ia juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas dinas. Dinas BMPR dan Dinas Perhubungan, misalnya, diminta menyelaraskan penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar distribusinya merata dan tidak terkonsentrasi di titik tertentu saja, termasuk di ruas jalan menuju kediamannya, demi menghindari KDM juga mendorong, wajah Jawa Barat tampil dengan identitas kuat melalui fasilitas publik yang estetik, tertata rapi dan menarik. Ia pun mengarahkan pembangunan trotoar berkualitas menggunakan material pabrikan, lengkap dengan fasilitas duduk serta shelter atau halte yang diberi nama khas Sunda, yakni pangiuhan yang artinya tempat berteduh. Jangan pakai bahasa asing terus, tulis saja pangiuhan. Di setiap depan SMA, SMP, bahkan SD di jalan provinsi, buatkan trotoar yang bagus, ada kursinya untuk anak-anak sekolah duduk, ujarnya.
Tidak berhenti di situ, KDM juga memiliki rencana penataan ruang yang lebih
luas. Ia ingin secara bertahap membongkar bangunan di tepi jalan yang
menghalangi panorama alam seperti laut, hutan, maupun sungai.
Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menikmati keindahan alam Jawa
Barat tanpa biaya dan tanpa bergantung pada pihak swasta.
Untuk mengatasi persoalan klasik infrastruktur, seperti lampu jalan yang kerap tidak berfungsi, ia mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital. Pos tersebut nantinya dilengkapi layar pemantau besar guna mengawasi kondisi aset milik provinsi secara langsung.
Pengoperasiannya akan melibatkan personel gabungan dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Sistem ini juga didukung unit reaksi cepat seperti ambulans serta mobil pemadam kebakaran yang akan melakukan patroli rutin, mencakup penanganan sampah, pohon tumbang, hingga penataan pedagang kaki lima.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan dorongan kepada seluruh jajaran pejabat agar tetap menjaga semangat serta kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa.
