FORUM OPD DBMPR PROVISNI JAWA BARAT
Forum OPD
FORUM STRATEGIS RENCANAKAN PROGRAM BERKELANJUTAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN-KOTA
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmo mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, membuka Forum OPD DBMPR Jabar, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat 2024 di Soreang Kabupaten Bandung, Selasa (27/2/2024).
Dalam sambutan, Hening menyampaikan bahwa Forum OPD adalah forum strategis untuk membuat Progaram kerja yang terstruktur aman, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. “Forum ini untuk meningkatkan sinergi kerjasama pemerintah pusat dan daerah merencanakan pembangunan jalan dan jembatan yang optimal sebagai fokus utama. Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Hening.
Sebelumnya, Sekretaris DBMPR Jabar Aris Budiman menyampaikan, Forum OPD DBMPR Jabar 2024 adalah forum komunikasi kebina margaan dan tata ruang antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. "Forum OPD ini tidak hanya dihadiri oleh DBMPR Jabar, tetapi juga oleh dinas terkait di kabupaten kota se-Jabar, untuk mensinkronkan rencana kerja tahun 2025 mendatang," ungkap Aris.
Dalam acara tersebut selain diadakan penandatanganan berita acara rencana kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PUPR, BPPJN DKI-Jabar, Bappeda Jabar dan Kadis BMPR Jabar.
“Di tahun 2024, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar akan mengerjakan 154 peket pengerjaan jalan dan jembatan, dengan total panjang 260 KM dan anggaran sekitar Rp 633 milyar,” ungkap Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono sebagai salah satu nara sumnber dalam Forum OPD Dinas BMPR Jabar 2024.
Menurut Bambang jenis pengerjaan tersebut ada yang berupa perbaikan dan pemelihraan, peningkatan kemantapan jalan dan perbaikan serta pembuatan jembatan.
"Itu tersebar di seluruh Jabar sesuai juga dengan usulan dari daerah juga, ada yang berupa jalan provinsi dan kabupaten kota," katanya.
Dalam kesempatan itu Bambang juga mengungkapkan kendala yang dihadapi masalah keterbatasan anggaran, terlebih dengan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat yang mengalihkan kewenangan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari provinsi ke kabupaten kota.
"Dengan demikian, Jabar berpotensi akan kehilangan pendapatan hingga 6 triliun rupiah. Oleh sebab itu dana perimbangan ke kabupaten kota juga diprediksi akan berkurang," ungkapnya. Namun Bambang meyakini dengan kolaborasi dan inovasi pusat dan daerah, berbagai permasalahan bisa ditanggulangi.
Tahun 2023 lalu, Jabar sendiri sudah nenyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 364 KM dan 11 jembatan sdh diperbaiki dan 11 jembatan. Dari total jalan provinsi sepanjang 2.362 KM juga rutin dilakukan pemeliharaan, sehingga angka jemantapan jalan Provinsi Jabar mencapai 83,90%.
DBMPR Tandatangani Kesepakatan Bankeu 2025
Gelaran Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung Selasa (27/02/2024) di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait upaya percepatan penanganan jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga dan penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan kesepakatan daftar prioritas Bantuan Keuangan (Bankeu) dengan seluruh pemerintah kabuptan/kota Prov. Jabar untuk tahun anggaran 2025.
Kesepakatan ini meliputi dua hal. Pertama, jumlah anggaran yang diusulkan untuk Bankeu TA 2025 untuk penanganan jalan sepanjang 976,009 km dan jembatan sepanjang 692,200 meter. Kedua, usulan kegiatan prioritas ini akan menjadi acuan pada penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, usulan menu Bankeu pada kabupaten/kota serta usulan pembiayaan melalui APBN.
Penandatanganan dilaksanakan Kadis BMPR Prov. Jabar, Bambang Tirtoyuliono bersama perwakilan peserta perangkat daerah yang diwakili Kadis PU & Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Agus Tamin serta Plh. Asisten Administrasi Umum Prov. Jawa Barat, Hening Widiatmoko.
Kesepakatan ini berdasarkan pada laporan hasil desk pra forum OPD, sesuai arahan Pj Gubernur Jabar, laporan verifikasi usulan dan dokumen, pemeriksaan usulan terkait jenis penanganan & nilai strategis, pemeriksaan kesesuaian terkait kelengkapan dokumen serta penetapan hasil verifikasi tim DBMPR prov. Jabar. Kesepakatan ini meliputi dua hal. Pertama, jumlah anggaran yang diusulkan untuk Bankeu TA 2025 untuk penanganan jalan sepanjang 976,009 km dan jembatan sepanjang 692,200 meter. Kedua, usulan kegiatan prioritas ini akan menjadi acuan pada penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, usulan menu Bankeu pada kabupaten/kota serta usulan pembiayaan melalui APBN.
Adapun jenis penanganan yang akan dilakukan melalui skema Bankeu ini meliputi pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, penggantian jembatan dan rehabilitasi jembatan. Jumlah usulan Bankeu untuk penanganan jalan sebanyak 372 dan usulan penanganan jembatan sebanyak 16 pada wilayah barat dan wilayah timur Prov. Jawa Barat.