DBMPR HADIRI RAKER DENGAN KOMISI IV DPRD PROVINSI JAWA BARAT
DBMPR
Dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Tahun Anggaran 2023 dengan seluruh Mitra Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat termasuk Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/4/2024) Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja di Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam laporannya Plh Kadis BMPR, Aris Budiman yang didampingi Kabid Teknik, Gumilang, Kabid Penataan Ruang, Mohammad Eko Damayanto dan Sub PP, Rudy Jayakusuma memaparkan Kebijakan Strategis Tahun 2023, 1. Bidang Penataan Ruang, yaitu Perencanaan pemanfaatan Ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat. 2. Penyelenggaraan Jalan dengan strategis penanganan jalan pemeliharaan rutin, pemelihraan berkala dan rekonstruksi jalan, 3. Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi memanfaatkan momentum invetasi untuk peningkatan keterlibatan penyedia jasa konstruksi lokal. Untuk IKU DBMPR Tahun 2023, semua realisasinya melebihi target.
Resume pekerjaan preservasi jalan dan jembatan tahun 2023 yang terbagi dalam 134 paket pekerjaan, meliputi pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan, bangunan pelengkap ( saluran, pedestrian dan median dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Dengan panjang Jalan Provinsi 2362,183 km saat ini kemantapana jalannya, 83,90 %.
Untuk Bidang Penataan Ruang untuk status revisi RTRW Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu 6 sudah menjadi Perda, 5 proses penyusunan Ranperda, 7 proses perubahan di Provinsi, 6 proses di Kementerian ATR/BPN, 2 proses di Biro Hukum Provinsi dan 1 Proses Penetapan.
Sementara Bidang Jasa Konstruksi, dimana terdapat 12.689 perusahaan konstruksi, 1.912 tenaga ahli, 8.566 tenaga terampil dan 10.453 tenaga konstruksi dimana yang berstifikat terbagi sertifikat kualifikasi Kelas I, II, III, Muda, Madya dan Utama.
Selain Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, hadir mitra kerja Komisi IV lainnya, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkunsalurangan Hidup Provins Jawa Barat, dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.